Wacana – Horda Juni

Politik Kekuasaan Versus Politik Nilai

Berbicara tentang “politik” sama dengan berbicara tentang cuaca, seperti yang diungkapkan dalam pernyataan berikut ini: “Setiap orang berbicara tentang cuaca, tetapi tak seorang pun yang bisa berbuat terhadap cuaca”. Setiap orang tahu politik tetapi tak seorangpun yang memahaminya.
Kata “politik” awalnya dipakai oleh masyarakat Yunani yang berasal dari bahasa mereka sendiri diartikan sebagai “negara-kota” (polis). Aristoteles-lah orang perta-ma yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang politik. Dikatakan bahwa hakekat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.
Yang memperkenalkan politik kekuasaan adalah Machiavelli.

Persoalan dasar filsafat Machiavellian adalah bagaimanakah cara seorang pemimpin itu dapat membela kekuasaannya, menjaga stabilitas keamanan negaranya dan juga kesejahteraan rakyatnya.
Menurut Machiavelli, keutamaan dalam lapangan politik adalah aneka kecerdikan yang dimaksudkan untuk menaklukkan musuh, memperdaya para pengkhianat, menjaga kesatuan dan keutuhan rakyatnya, membela dan memperkokoh tahta kekuasannya. Apabila dalam melakukan semuanya itu, seorang raja perlu melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan keutamaan manusiawi dan tidak perlu merasa bersalah, karena kekuasaan yang yang dimiliki adalah kekuasaan absolut. Dalam semangat Machiavellian seperti ini, kita dapat melihat adanya semacam prinsip tujuan yang menghalalkan setiap cara. Artinya, demi membela keutuhan negara atau keselamatan tahta pemerintahan, seorang pemimpin dapat melakukannya dengan segala cara. Bahkan ia mengatakan bahwa kelicikan dan ketidakjujuran lebih baik, bila dibandingkan dengan kekuatan bagi orang yang ingin bangkit dari kondisi buruk menuju kejayaan besar. Selanjutnya muncul pertanyaan bagi kita “siapakah yang memerintah dalam konsep Machiavelli seperti ini? Jawabannya adalah dia yang mengerti dan cerdik dalam mengatur strategi untuk merebut kekuasaan dan membelanya. Dari sinilah kita dapat melihat inti pemikiran Machiavelli tentang politik kekuasaan, yakni sebagai sebuah mentalitas yang memuja kekuasaan atau menomorsatukan kekuasaan.
Sementara politik nilai bukan dikutip dari literatur filsafat atau dari ajaran kultur tertentu akan tetapi disimpulkan dari pengalaman pribadi sendiri. Semuanya adalah hasil refleksi dari suatu perjalanan hidup dalam dunia politik, yang di kala krisis dipandu oleh intuisi dan naluri yang setelah direnungkan ternyata disebabkan oleh orientasi nilai tertentu.
Nilai-nilai politik tidak bisa dipisahkan dari totalitas nilai yang dianut seseorang, namun bisa dibedakan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai politik adalah anutan tentang apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan yang buruk, apa yang pantas dan tidak pantas yang berlaku dalam ranah politik. Dengan perkataan lain, nilai-nilai politik seseorang adalah perangkat nilai yang diperlihatkan seseorang dalam perbuatan, tindakan dan ucapan seseorang dalam dunia politik. Hal ini tidak berarti adanya konflik nilai dalam kehidupan politik (ranah publik) dan kehidupan privat (ranah pribadi).
Pembedaan antara ranah publik dan ranah privat merupakan komitmen nilai yang penting, justru untuk membedakan secara tajam apa yang menjadi pamrih pribadi seseorang dengan kewajibannya dalam ranah publik. Ketidaksadaran akan pembedaan ranah publik dan ranah privat inilah yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang salah satunya adalah nepotisme. Kehendak menolong sanak saudara adalah tindakan yang bernilai baik. Namun ketika sang saudara diberi fasilitas atau jabatan yang melekat dengan kewenangan publik, terjadilah nepotisme yang merupakan pelanggaran nilai.
Dengan demikian menolong sanak saudara adalah tindakan baik yang seharusnya hanya dilakukan dalam ranah pribadi. Yang lainnya, hanya sebagai contoh, adalah penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia terlalu banyak kasus semacam ini terjadi yang memberikan indikasi bahwa pembedaan ranah privat dan ranah publik belum tertanam sebagai tindakan berbasis nilai.
Kepemimpinan dalam krisis harus memperlihatkan orientasi nilai yang kuat untuk mengatasi kelemahan peraturan dan mencari solusi. Jika kita mengeluh bahwa pemimpin di Indonesia tidak punya sense of crisis maka yang sebenarnya ingin kita katakan adalah, bahwa sang pemimpin tersebut terlalu berorientasi pada aturan, kebiasaan, protokol dan ritual, seakan akan situasi masih normal, atau seakan-akan krisis tidak ada.
Cita-cita demokrasi dengan demikian memberi peluang kepada kita umat Katholik untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai wahana penghayatan iman, dalam pengertian ikut serta dalam memperjuangkan kesejahteraan umum, suatu penjabaran cinta kasih, pengabdian, dan pelayanan kepada sesama yang paling efektif. Dan dengan demikian kita menterjemahkan cinta kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan.
Bukankah itu semua merupakan misi kerasulan awam kita? Bukankah itu semua adalah tugas kita sebagai rasul Yesus untuk meluaskan Kerajaan Allah? Dengan melaksanakan tugas-tugas itu, kita meneruskan karya Yesus, dan hakikat karya Yesus adalah memperjuangkan kesejahteraan umum bagi seluruh umat manusia dari segala jaman.

Dyah Setyorini
Dari berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: